Muhammadiyah Jawa Timur Bentuk Organisasi Petani, Nelayan dan Buruh Migran di Pulau Madura
PERAWI, Malang — Sebagai organisasi Islam berkemajuan, Persyarikatan Muhammadiyah senantiasa berkomitmen untuk memberikan efek kemanfaatan bagi masyarakat.
Salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat pada sektor pertanian, nelayan, dan buruh migran yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (MPM PWM) Provinsi Jawa Timur.
Sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) MPM PWM se-Indonesia pada Juli 2023 di Purwokerto dan hasil Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) MPM Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur pada bulan Agustus 2023 di Jember, maka MPM PWM Jawa Timur meresmikan pembentukan pengurus JATAM (Jamaah Tani Muhammadiyah), JALAMU (Jamaah Nelayan Muhammadiyah) dan Asosiasi Buruh Migran Muhammadiyah di Sumenep, Pulau Madura, Minggu, 19 Januari 2025.
Kegiatan itu sebagai kelanjutan dari pembentukan kelembagaan serupa di Kabupaten Blitar, wilayah Tapal Kuda, dan Kabupaten Malang.
Baca juga: Muhammadiyah Bantu Wujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Melindungi Pekerja Migran Indonesia
Bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah PDM Kabupaten Sumenep, acara pengukuhan itu langsung dihadiri oleh Moh. Zeinuddin selaku Ketua PDM Kabupaten Sumenep beserta jajaran pimpinan, Ketua MPM PDM se-Pulau Madura, serta pengurus JATAM, JALAMU dan Asosiasi Buruh Migran Muhammadiyah yang dikukuhkan.
Dalam sambutannya, Zeinuddin menyambut baik terlaksananya kegiatan tersebut mengingat problematika pada sektor pertanian, nelayan dan kelompok migran membutuhkan solusi cepat dan berkelanjutan.
Apalagi, menurut Zeinuddin, berbagai program yang telah dilakukan oleh pemerintah belum mampu menjawab persoalan-persoalan tersebut secara tuntas.
“Bahkan dalam beberapa hal justru menimbulkan dampak ketergantungan, bukan kemandirian,” kata Zeinuddin.
Selanjutnya, Ketua MPM PWM Jawa Timur Luthfi J. Kurniawan menyampaikan bahwa praksis dari aktivitas pemberdayaan ini sudah di lakukan sejak awal kelahiran Persyarikatan Muhammadiyah (18 November 1912) yang ditandai dengan pendirian sekolah, rumah sakit dan panti asuhan sebagai bukti keberpihakan kepada kelompok miskin dan rentan secara sosial ekonomi.
Efek dari gerakan pemberdayaan tersebut diharapkan mampu melahirkan semangat nasionalisme di era pergerakan nasional untuk mewujudkan kemerdekaan.
Menurut Luthfi, terdapat beberapa isu strategis mulai dari keberlanjutan gerakan pemberdayaan masyarakat yang adaptif terhadap segala bentuk perubahan, termasuk konsolidasi aktivitas zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sampai isu lingkungan dan kebencanaan.
Oleh karena itu, kata Luthfi, “Gerak langkah dari MPM PWM Jawa Timur terus berusaha menjadikan isu strategis tersebut sebagai guideline (panduan) dalam melaksanakan program pemberdayaan di Jawa Timur.”
Baca juga: UMM dan Angkatan Udara Kerja Sama Bangun Ketahanan Pangan
Ketua Divisi Pertanian, Nelayan dan Buruh Migran MPM PWM Jawa Timur, Hutri Agustino, menambahkan, kegiatan pengukuhan kelembagaan di Pulau Madura menjadi atensi khusus, mengingat potensi pada sektor pertanian dan nelayan yang luar biasa, ditambah pelbagai persoalan buruh migran yang masih menjadi stigma di masyarakat.
“Pembentukan kelembagaan ini sebagai respon MPM PWM Jawa Timur untuk mengurai berbagai persoalan tersebut,” kata Hutri.
Dalam konteks dan kepentingan itulah MPM PWM Jawa Timur akan menjalin kerjasama strategis dengan berbagai pihak agar efek kemanfaatan yang dirasakan dapat semakin maksimal dan cepat memberikan dampak perubahan yang berkelanjutan.
