Muhammadiyah Bantu Wujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Melindungi Pekerja Migran Indonesia

PERAWI, Malang — Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (MPM PWM) Jawa Timur meresmikan pembentukan pengurus Jamaah Tani Muhammadiyah (Jatam) dan Asosiasi Purnamigran Muhammadiyah atau APMM di Kabupaten Malang.

Pembentukan Jatam dan APMM dilakukan ruang rapat MUTU Edutel SMK Muhammadiyah 7 Kecamatan Gondanglegi pada Sabtu, 11 Januari 2025.

Wakil Ketua PDM Kabupaten Malang Abdul Rouf mengatakan, pembentukan Jatam dan APMM merupakan bentuk pelaksanaan program prioritas MPM Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk membentuk Jatam, Jamaah Nelayan Muhammadiyah (Jalamu) dan APMM pada tingkat Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) kabupaten dan kota se-Indonesia.

Program prioritas itu ditetapkan dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) MPM PWM se-Indonesia di Purwokerto, 28-30 Juli 2023, serta hasil rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) MPM PDM Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Kabupaten Jember, 25-26 Agustus 2023.

Lalu, hasil Rakornas MPM PWM dan Rakowil MPM PDM se-Jawa Timur ditindaklanjuti dengan rapat pembentukan Jatam dan APMM di PDM Kabupaten Blitar pada 23 Mei 2024, disusul rapat serupa di PDM wilayah Tapal Kuda, 21 Desember 2024.

“Pembentukan Jatam dan APMM di Kabupaten Malang merupakan pembentukan dua lembaga serupa di lingkup Muhammadiyah Jawa Timur, menindaklanjuti mandat Rakornas dan Rakowil sebelumnya,” kata Rouf.

Kata Rouf, jika dalam acara pengukuhan kelembagaan MPM PDM Kabupaten Blitar disertai pelatihan pembuatan pupuk organik dan pengukuhan MPM PDM wilayah Tapal Kuda diisi dengan pelatihan aneka olahan hasil laut sehat dan bergizi, maka acara pengukuhan MPM PDM Kabupaten Malang diisi dengan diskusi bertema “Problematika Pekerja Migran di Kabupaten Malang” dengan narasumber Miftahul Husna selaku petugas Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang.

Baca juga: UMM dan Angkatan Udara Kerja Sama Bangun Ketahanan Pangan

Melalui sambutannya, Rouf menyampaikan bahwa potensi sektor pertanian di Kabupaten Malang cukup luas, minimal dilihat dari aspek luas lahan dan volume hasil panen.

Namun, kendala regenerasi petani menjadikan potensi yang luas dan besar ini tidak tergarap optimal, ditambah tantangan penguasaan teknologi kolaborasi lintas sektor sampai dengan hegemoni kelompok oligarki di sektor komoditas pangan.

“Oleh sebab itu,” ujar Rouf, “kita berharap agar pengukuhan pengurus Jatam ini dijadikan momentum untuk melakukan jihad dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.”

Ketua MPM PWM Jawa Timur Luthfi J. Kurniawan mengatakan, pada periode kedua MPM PWM Jawa Timur akan lebih fokus pada pembentukan kelembagaan di tingkat majelis sampai berbagai organ pelaksana program di bawahnya, seperti Jatam, Jalamu, APMM di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Timur.

Pembentukan ketiga organ itu sejatinya selaras dengan fondasi praksis Muhammadiyah yang sudah dikukuhkan sejak awal kelahiran Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta pada 18 November 1912, yang ditandai dengan pendirian sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Hal ini menandai ikhtiar Muhammadiyah untuk membangun rasa nasionalisme dan konsolidasi gerakan perlawanan terhadap pemerintah imperialis.

Pada abad kedua ini, kata Luthfi, terdapat beberapa isu strategis, mulai dari keberlanjutan gerakan pemberdayaan yang adaptif terhadap segala bentuk perubahan, konsolidasi aktivitas zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sampai isu lingkungan dan kebencanaan.

Ketua Divisi Pertanian, Nelayan, dan Pekerja Migran MPM PWM Jawa Timur Hutri Agustino menambahkan, pengukuhan Jatam APMM bukan sekadar kegiatan seremonial, tapi menjadi komitmen Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya melalui MPM, untuk senantiasa aktif memberikan respon dan jawaban atas pelbagai persoalan di sektor pertanian, nelayan dan isu migran.

Selain populer dengan potensi beragam komoditas pertanian dan kekayaan laut, wilayah Kabupaten Malang juga menjadi salah satu wilayah penyuplai pekerja migran di beberapa negara, yang mayoritas dari mereka tidak mempunyai basis pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang memadai. Posisi mereka pun lemah sehingga sering dizalimi sejak proses pemberangkatan hingga sampai negara tujuan penempatan.

Faktanya, banyak kasus pekerja migran Indonesia justru jadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) alias perdagangan manusia (human trafficking).

Baca juga: Kantor Imigrasi Malang Terbitkan 73 Ribu Paspor Selama Tahun 2024

Karena itu, Hutri menegaskan, MPM PWM Jawa Timur berkomitmen membangun sinergi dengan semua pihak, seperti kantor imigrasi, untuk mencegah migrasi warga negara Indonesia yang tidak terampil (unskilled) melalui kegiatan pemberdayaan tematik yang produktif berbasis potensi dan kearifan lokal di masing-masing wilayah, sekaligus upaya penguatan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri.

COPYRIGHT © PERAWI.CO 2025